Bupati Nisel Hilarius Duha Minta Seluruh Kepala Desa Segera Serahkan LKPJ DD/ADD 2015

ZONARIAU.COM- Teluk Dalam- Terkait dengan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD tahun 2015, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha meminta kepala desa menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ). Camat diminta mengecek ke setiap desa terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, yang biasa dipanggil HD, saat melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa dan camat se-Kabupaten Nias Selatan di aula kantor Bupati, Jalan Arah Lagundri Km. 5, Telukdalam, Selasa (24/5/2016).

HD meminta kepala desa di seluruh Kabupaten Nias Selatan yang masih menjabat untuk segera membuatkan laporan penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN/APBD tahun 2015. Jika belum selesai dan masih ada yang kurang atau anggaran yang sudah diterima belum juga digunakan untuk segera sesuaikan dengan anggaran yang diterima.

Untuk diketahui, sesuai data di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Kabupaten Nias Selatan saat ini terdiri dari 35 kecamatan dengan 466 desa dan 2 kelurahan. Adapun Dana Desa 2015 untuk 31 kecamatan di Nias Selatan, seperti dikutip dari Kawal desa.org, sebesar Rp 109.274.922.000.

Jika ada kepala desa yang tidak membuat laporan keuangan pertangunggjawaban penggunaan DD/ADD, HD mengatakan, tidak segan-segan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku dan tanggung sendiri risikonya.

"Saya tidak mau mendengar ada kepala desa yang tidak membuat LKPJ penggunaan DD/ADD. Jika ada (yang tidak buat LKPJ), tanggung sendiri risikonya," ujarnya.

Selain itu, HD meminta setiap camat agar melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan penggunaan DD/ADD. Jika ditemukan adanya yang tidak sesuai di lapangan untuk segera membuat laporan supaya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Untuk camat, supaya mengumpulkan semua kepala desa di wilayah masing-masing dan melakukan pengecekan di lapangan terhadap pengunaan DD/ADD. Apa bila ditemukan kejanggalan supaya dibuat laporan melalui Sekda atau Inspektorat," ujarnya. (kn/efi)

Sumber Web

Read More

APR Energy Resmi Padamkan Listrik di Kepulauan Nias Mulai 27 Mei 2016

MEDANSATU.COM, Nias – Bupati Nias Sokhi’atulo Laoli menyampaikan mulai 27 Mei 2016 mendatang, mesin pembangkit PLTD milik APR Energy dipastikan akan berhenti beroperasi.

Seluruh pasokan listrik dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu akan terhenti total di seluruh wilayah Kepulauan Nias.

Penghentian operasional PLTD APR Energy dengan kapasitas 2 x 10 Megawatt (MW) tersebut dilakukan menyusul belum dibayarnya utang PLN kepada perusahaan tersebut.

“Saya sudah telepon langsung pihak APR Energy terkait rencana pemutusan pasokan listrik di Kepulauan Nias, dipastikan 27 Mei ini bahkan kemungkinan lebih awal akan dihentikan operasional pembangkitnya,” ujar Sokhi’atulo Laoli, Sabtu (21/5/2016).

Menurutnya, APR telah bertemu dengan pihak PLN, namun tidak ada titik temu penyelesaian sesuai kontrak kerja, sehingga APR bertekat menghentikan operasional pembangkitnya.

Sokhi’atulo Laoli telah mengharapkan APR Energy untuk tidak secepat itu mematikan mesinnya sebelum mesin milik PLN yang saat ini sedang dilakukan instalasi.

“Saya pun sudah sampaikan dan mengharapkan agar pihak APR Energy tidak mematikan dulu mesin miliknya yang ada di Nias sebelum mesin pembangkit yang saat ini sedang dikerjakan PLN selesai,” tuturnya.

Dia juga mengimbau masyarakat Nias untuk tidak panik dengan soal pemadaman total listrik di Nias ini. “Saya imbaukepada masyarakat Nias agar tidak panik dengan isu Pulau Nias akan gelap gulita bila dilakukan APR Energy menghentikan pasokan listrik,” imbaunya.

Pasalnya, lanjutnya, PLN hingga saat ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan instalasi mesin pembangkitnya yang memiliki kapasitas 24 MW. “Kalau APR Energy mematikan mesinnya yang memiliki kapasitas 20 MW,maka pasokan daya yang tersedia oleh PLN nantinya lebih besar,” tandasnya. (dik)

Sumber - MEDAN SATU DOT COM

Read More